Tuesday, February 24, 2009
Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank di Jakarta, Rabu, menguat 45 poin menjadi Rp11.950/11.975 per dolar dibanding penutupan hari seb
"Aksi beli rupiah oleh pelaku pasar terpicu setelah pemerintah menaikkan paket stimulus menjadi Rp73,3 triliun dari sebelumnya Rp71,3 triliun dalam rangka mengantisipasi dampak krisis global," kata Pengamat pasar uang Farial Anwar di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, naiknya dana Paket Kebijakan stimulus fiskal itu setelah pemerintah mengajukannya dan mendapat persetujuan Panitia anggaran DPR.
Farial mengatakan, posisi rupiah pada angka tersebut juga karena Bank Indonesia tetap berada di pasar menjaga gejolak rupiah agar mata uang Indonesia itu berada di kisaran Rp12.000 per dolar.
"Kami optimis BI tetap menjaganya dengan mengamati pergerakan kedua mata uang itu dan juga kegiatan bank-bank asing yang bermain valas," katanya.
Ia mengatakan, Indonesia sebelumnya juga mendapat dana cadangan devisa siaga dari kesepakatan forum ASEAN ditambah tiga negara dalam upaya menjaga rupiah.
Karena itu rupiah ke depan akan semakin tumbuh baik, bahkan diperkirakan mendekati angka Rp11.000 per dolar AS yang didukung pula masuknya dana para pengusaha Indonesia yang diparkir di luar negeri, katanya.
Sementara itu dolar AS di pasar menguat terhadap yen menjadi 96,52-57 dibandingkan dengan 96,59-69 yen di New York dan 95,35-37 yen di Tokyo.
Euro terhadap dolar dikutip 1,2867-2872 dan 124,25-30 yen, terhadap 1,2840-2850 dolar dan 124,10-20 yen di New York serta 1, 2747-2749 dolar dan 121,54-58 yen.
Para pelaku asing sedang menunggu keluarnya indikator ekonomi AS yang diperkirakan melemah akibat pengaruh krisis finansial di dalam negeri itu sangat besar.
Rupiah sesi pagi ini menguat dan diperkirakan akan berlanjut sore nanti karena sentimen positif cenderung makin membaik, apalagi investor lokal masuk lagi ke pasar domestik.
"Kami optimis pasar masih positif dan rupiah akan kembali menguat pada sore nanti, katanya. (*)
Saturday, February 21, 2009
mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 15 juta per bulan itu dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia
Jakarta, Kompas - Lapindo membuat janji baru setelah menyatakan tak sanggup membayar ganti rugi sebesar Rp 30 juta per bulan per berkas berdasarkan janji lama mereka di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 3 Desember 2008. Jumat (20/2), Lapindo berjanji hanya akan sanggup membayar ganti rugi Rp 15 juta per bulan hingga Desember 2009.

Janji baru itu disampaikan Nirwan Bakrie dari Lapindo di hadapan perwakilan korban lumpur di aula lantai dasar gedung Kantor Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta Selatan. Turut hadir dalam pertemuan itu Menteri Pekerjaan Umum sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Djoko Kirmanto, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Ketua BPLS Sunarso, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.
”Terakhir kita bertemu di Istana, saya telah berjanji pada saat itu untuk membayar sebagai komitmen suatu angka yang pada saat itu saya berpikir saya bisa melaksanakan itu. Tetapi, keadaan berbicara lain,” kata Nirwan kepada para perwakilan korban.
Nirwan lalu menjelaskan, mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebesar Rp 15 juta per bulan itu dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia. Pihak korban diminta mulai Senin mendatang membuka rekening tabungan di BRI. Mulai Maret 2009, Lapindo akan rutin mentransfer Rp 15 juta setiap bulan ke rekening para korban. Data para korban akan diberikan Lapindo kepada BRI. Dana Rp 15 juta per bulan adalah realisasi skema pembayaran ganti rugi 80 persen dengan cara mencicil.
Imam P Agustino dari Lapindo mengatakan, dana ganti rugi itu bersumber dari grup usaha Bakrie, bukan dari pinjaman bank atau dana talangan pemerintah. Sementara ini Lapindo baru melunasi ganti rugi sekitar Rp 800 miliar. ”Sisanya tahun 2010 sekitar Rp 1 triliun,” kata Imam.
Para korban menyatakan kecewa dengan janji baru itu dan sulit percaya janji itu akan dipenuhi Lapindo.
Kepala Polri mengatakan, jika Lapindo ingkar janji lagi terkait dengan ganti rugi, proses hukum bisa dilakukan. Kepala Polri juga menegaskan, penyidikan perkara dugaan kelalaian dalam pengeboran oleh Lapindo belum dihentikan. Namun, penyidik terkendala keterangan saksi-saksi ahli yang bertentangan. Sebagian saksi menyatakan kesalahan teknis, sebagian menyatakan bencana alam.
BPLS kini sangat memerlukan bantuan kepala daerah untuk membebaskan lahan relokasi jalan arteri dan tol yang terendam lumpur Lapindo. (SF/APO)
Friday, December 19, 2008
Kebijakan Fiskal Ampuh Atasi Krisis, Kata Anwar Nasution
Angka Kematian Ibu Kab. Bandung Tertinggi di ASEAN
UU BHP Bernuansa Komoditas
Alih Fungsi Hutan Menuai Banjir di Sumatera
Empat Gempa Besar Terjadi pada Jumat (19/12)
Skandal Madoff Mengekspos Bobrok Manajemen Investasi
A. Jafar M. Sidik
Perlucutan Nuklir Korut Masih Temui Kendala
Sastrawan Ajip Rosidi Dapat Hamengku Buwono Award
"Satu" Lagu Terbaik 2008
Hasil Undian 16 Besar Liga Champions
Nyon, Swiss (ANTARA News) - Undian 16 besar Liga Champions yang digelar di Nyon, Swiss, Jumat seperti dilakporkan Reuters:
Chelsea v Juventus
Villarreal v Panathinaikos
Sporting v Bayern Munich
Atletico Madrid v Porto
Olympique Lyon v Barcelona
Real Madrid v Liverpool
Arsenal v AS Roma
Inter Milan v Manchester United
* Pertandingan pertama digelar 24 dan 25 Februari 2009, sedang pertandingan kedua digelar 10 dan 11 Maret 2009.(*)
MU Lawan Inter di Liga Champions
Tiga Direksi Jamsostek Dirombak
Kebijakan Fiskal Ampuh Atasi Krisis, Kata Anwar Nasution
Giliran Serdadu Israel Merasakan "Serangan Sepatu" dari Palestina
Sejumlah Kapal Perang Rusia Tiba di Kuba
12 Tewas Akibat Bus Angkut Pengantin Masuk Jurang
Angin Puting Beliung Landa Tiga Desa di Sumenep
Komandan Gerilyawan Kashmir Tewas
Giliran Serdadu Israel Merasakan "Serangan Sepatu" dari Palestina
Sejumlah Kapal Perang Rusia Tiba di Kuba
Sunday, December 7, 2008
pasang iklan gratis tanpa daftar iklan tampil selamanya
PASANG IKLAN ANDA DISINI GRATIS!!
tidak perlu klik berulang kali.setelah terkirim kemudian klik home / refres untuk melihat iklan yang telah anda kirim.
refres
Friday, October 17, 2008
How to stop dial-a-crime prisoners
How to stop dial-a- crime prisoners
| By Chris Summers BBC News |
When Andrew "Sparks" Wanogho was shot dead in a London street in the early hours of 8 April 2006 Delphon Nicholas seemed to have a cast-iron alibi.
The efforts being employed to stop phones reaching inmates
He was in jail.
But the fact he was on remand in Belmarsh prison had not prevented him co-ordinating Wanogho's murder - using a smuggled mobile phone.
In a cold-blooded twist, he even rang Wanogho's phone after the shooting to check his rival was dead.
The phone, along with a charger, was discovered two weeks later during a routine search.
Later, detectives realised Nicholas had been communicating with the gunman, Trevor Dennie.
He had also been making and receiving numerous calls from a female friend, Sereata Barrie.
Miss Barrie, who was acquitted of murder, had told the court Wanogho was coming to her flat to buy drugs and she was unaware of any plot to kill him.
Forensic examination of the phone records showed it had been smuggled into Wandsworth prison in the summer of 2005 and had been used by another inmate, who was transferred to Belmarsh in September.
Delphon Nicholas organised the murder from his jail cell |
In January 2006, Nicholas bought or stole the phone from the other inmate and began using it to call his father and his girlfriend, Louise Hibbert, as well as his co-defendants.
More than 16,000 calls were made from prison, mostly after "lock up", including dozens on the night of the murder.
Nicholas is not the first person convicted of murder from behind bars.
In September last year, Ryan Lloyd was jailed for life for the murder of Liam "Smigger" Smith, who was shot dead outside Altcourse prison in Liverpool in August 2006. Lloyd had used a contraband mobile to call an accomplice.
'Epidemic'
The Ministry of Justice says 3,473 mobile phones or sim cards were discovered in prisons in England and Wales between October 2006 and September 2007.
They are usually smuggled in during prison visits, with inmates inserting them internally, or thrown over jail walls.
Brian Caton, general secretary of the Prison Officers' Association, says: "It has become an epidemic now in prisons and, with the exception of a gun, the mobile phone is the most dangerous item they can have.
"It's easy for them to arrange drug deals, intimidate witnesses and even arrange attacks on prison convoys."
In July this year, in response to a review by David Blakey, the former Chief Constable of West Mercia, the government announced an £80m initiative to combat the smuggling of drugs into prisons.
Cells at Belmarsh are regularly searched for contraband |
The Ministry of Justice said it would be introducing new scanners by March 2009 to clamp down on the smuggling of mobile phones, which are often linked to drug dealing within prisons.
Body Orifice Security Scanners, or (Boss) chairs, can detect small metallic objects such as mobile phones, knives and gun components, without the need for intrusive strip searches.
But critics say it is naive to imagine mobile phones can be kept out of prison.
Earlier this month Chris Hill, who worked at Swaleside prison in Kent, was jailed for five years after admitting conspiracy to supply drugs and mobile phones to inmates at the jail.
Hill, his brother Richard and convicted murderer Tyrone Woolley, were smuggling in mobile phones, batteries, sim cards and chargers as well as crack cocaine and cannabis.
Jamming devices
One answer could be to introduce mobile phone jamming devices, which would block signals in and around prisons.
The Republic of Ireland began trialling blocking technology at a prison in Portlaoise earlier this year. Now British prisons could follow suit.
Under the Wireless Telegraphy Act it is illegal to block any mobile phone or radio frequency but there is an exemption for agencies of the Crown, such as HM Prison Service.
| David Hanson Prisons Minister |
A spokesman for Serco, which runs four prisons in the UK, said: "We'd like to see them fitted in our prisons. There are lots of benefits.
"The use of mobile phones in prisons is a major problem. We have even had camera phones used to take photos of prison officers who can then be intimidated on the outside, and video phones used to extort money and drugs from inmates in live hostage situations."
Witness intimidation
There are also fears witnesses have been intimidated by inmates into changing their stories or not giving evidence at trial.
Howard Melamed, managing director of CellAntenna, a firm with offices in London and Florida, says blocking technology could work in Britain and would be much better and cheaper than trying to stop phones being smuggled inside.
Prison worker Chris Hill (left), was among three men convicted of smuggling phones into prison |
He told BBC News: "The jamming equipment we make has been used successfully in jails in various countries and costs around £250,000 per prison.
"Prisoners have amazing ingenuity and there is simply no way of stopping phones being smuggled into prison."
Mr Melamed said trials of the equipment showed it could successfully jam signals from inside a prison without affecting reception for innocent people travelling on roads near the jail.
Mr Caton says: "The government is dragging its heels. If the technology is there we should have it. If the phones were of no use in prisons the they would no longer be smuggled inside."
Prisons Minister David Hanson told the BBC: "The government takes the threats created by mobile phones in prisons very seriously and we are committed to tackling and disrupting their use.
"Technology to detect mobile phones or block signals is currently being trialled and used in prisons. This includes hand-held mobile phone blockers and Body Orifice Security Scanners which will be introduced to all prisons from 2009."
A Scottish Prison Service spokesman said they planned to introduce phone blocking technology but first had to pass legislation to make mobile phones actually illegal to possess in prison.
Shock of Indian airline job losses
Shock of Indian airline job losses
| By Prachi Pinglay BBC News, Mumbai |
Kauzar Shaikh, 24, (name changed) and Geeta Sharma, 22, (name changed) are two of the 800 cabin crew of Jet Airways who have recently lost their jobs.
The airline on Wednesday confirmed the lay-off of 800 cabin crew and indicated a further lay-off taking the total to 1,900 people.
The affected crew were dressed in their bright yellow uniform, complete with elaborate make-up and perfect hair-dos.
They stood outside the company headquarters near Mumbai (Bombay) international airport all morning. Many were visibly shocked and embarrassed about coming out to protest.
'No notice'
As time went by desperation replaced shyness and the crowd got louder.
Then they came into central Mumbai to meet Raj Thackeray, the leader of Maharashtra Navnirmaan Sena. He is a politician who campaigns for employment for locals in the state.
When he said he supported their cause and "would not let a Jet flight take off tomorrow", they shouted and cheered him.
Protesting staff say they face an uncertain future |
As they watched Mr Thackeray make his pronouncements, Kauzar and Geeta - like every other flight attendant - complained that they were not given sufficient notice about the lay-off.
They repeatedly said they were willing to take a pay cut but could not afford to lose their jobs.
While some did not mind openly displaying their emotions, others preferred to huddle together quietly.
"Give me my job, give me my job back," one flight attendant from the north-east region of India kept saying.
"What did I come here for? All the way from home… what do I tell my mother now? She has been calling and asking if I still have a job."
According to the protesting staff they were only informed by telephone that they had been "de-rostered" and would eventually be receiving termination letters.
'Few jobs'
Most of them had a flight scheduled in the next couple of days. The letter, they said, did not explain or give any reason for the lay-off.
| Jet Airlines flight attendant Manav |
"I have even gone on international flights. I was confirmed three months back. But they did not serve any notice, nor have they offered any compensation," Kauzar said.
"How will we run the house? Most of us are paying money to our parents or have taken loans for training courses."
However, at a press conference held later in the day, Jet officials maintained that for staff on probation, there was no need for notice or compensation.
Several of the Jet employees are in their early twenties. Many of them have not even completed graduation.
Geeta Sharma, who has one year's experience of working in a five-star hotel, fears that there are few jobs inside or outside the aviation industry.
"We understand that the industry is going through bad times. We don't mind giving up a part of our flight allowance. And then when it gets better our salaries can go up," suggests a hopeful Kauzar.
Airline executives say that they need to save money |
"Right now if we are making nearly 35,000 rupees ($725) and suddenly we have no job or get a job outside this industry for 10,000 rupees ($200) how will we be able to sustain ourselves?"
Manav, also a flight attendant, rents accommodation in Mumbai, where the rates are among the highest in the country.
"If our work was not satisfactory then they are entitled to remove us from service. But I have always got good remarks from passengers. I really don't know what to do next."
Although many hoped that the lay-offs could have been averted, it transpired throughout Wednesday that the number who had lost their jobs was going up and not down.
Although two political parties have declared their support for the employees, the job losses come at a time when several companies in Mumbai are embarking on a series of cost-cutting measures.
Wednesday's cabin crew protesters are planning to get together again and continue their protests.
As Kauzar and Geeta left with others, they encouraged each other to be prepared for a long and turbulent struggle.Jet Airways reinstates 800 staff
Jet Airways reinstates 800 staff
The retrenched crew rejoined work on Friday |
India's biggest private airline, Jet Airways, has reinstated more than 800 of its employees whose dismissal on Wednesday sparked public protests.
Its chairman, Naresh Goyal, said the move had been his alone and apologised "for all the agony you went through".
Reports suggest that the government persuaded Mr Goyal to take back the employees, but he denied this.
The company had announced it planned to lay off a total of 1,900 staff in the coming days in an effort to cut costs.
India's once booming aviation sector has been hard hit by soaring costs, mainly due to global fuel price rises.
Earlier, Air India said it was planning to offer nearly 15,000 of its employees leave without pay for up to five years.
A spokesman for the state-owned airline stressed that the offer would be voluntary.
'Tears in the eyes'
Jet Airways had announced on Wednesday that some 800 cabin crew who were recently recruited for a planned expansion programme would be laid off, and that it expected to cut a further 1,100 jobs.
| Naresh Goyal Chairman, Jet Airways |
Hundreds of Jet Airways employees held a protest in Mumbai after hearing about job cuts, while many politicians demanded an investigation.
Late on Thursday, Jet Airways chairman Naresh Goyal said that he had personally decided to reverse the cost-cutting decision and reinstate the cabin crew.
"I apologise for all the agony you went through," he told a news conference in Mumbai, adding that he could not bear to "see tears in their eyes".
"The management will have to understand sometimes in a family there are disagreements, but the father of the family decides."
Mr Goyal also stressed that the decision had not been the result of political pressure or meetings with any concerned parties.
Federal aviation minister Praful Patel told reporters that he had spoken to Mr Goyal about resolving the problem.
"I had also told him that in 24 hours we must find a resolution to this problem, otherwise we in the ministry would certainly not be very happy with the approach of Jet Airways," he said.
"Wisdom has [now] prevailed and we are all happy."
Channels showed pictures of reinstated Jet Airways employees celebrating the decision and returning to work on Friday.
On Monday, Jet Airways announced a code-sharing alliance with another private Indian airline, Kingfisher, to help cut costs

